Sungai Penuh – Konflik terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di kawasan Danau Kerinci akhirnya menemui titik terang. Setelah melalui rangkaian dialog yang difasilitasi pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait, kesepakatan bersama berhasil dicapai, menandai babak baru penyelesaian yang damai.
Latar Belakang Konflik
Perselisihan ini bermula dari perbedaan pandangan antara pihak pengembang PLTA dan masyarakat sekitar. Warga khawatir pembangunan akan berdampak pada ekosistem Danau Kerinci, mata pencaharian nelayan, serta potensi wisata. Di sisi lain, pengembang menilai proyek ini penting untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat di wilayah tersebut.
Mediasi yang Membuahkan Hasil
Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama unsur Forkopimda turun tangan menjadi mediator. Proses mediasi dilakukan secara terbuka, melibatkan perwakilan warga, tokoh adat, LSM lingkungan, dan pihak perusahaan.
Baca juga: Pelaku Dugaan Malpraktik Khitanan di Kerinci Jadi Tersangka
Hasilnya, beberapa poin penting disepakati, di antaranya:
-
Kepastian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan secara transparan dan melibatkan ahli independen.
-
Jaminan kompensasi bagi warga yang terdampak langsung.
-
Pengelolaan lingkungan yang ketat untuk menjaga kelestarian Danau Kerinci.
-
Pelibatan tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan dan operasional PLTA.
“Kunci keberhasilan ini adalah keterbukaan dan kemauan untuk mendengar satu sama lain,” ujar Bupati Kerinci.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan adanya kesepakatan ini, masyarakat berharap pembangunan PLTA bisa berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam. Pemerintah daerah berjanji akan mengawasi setiap tahapan proyek, memastikan komitmen yang telah dibuat benar-benar dijalankan.
Tokoh adat setempat juga menekankan pentingnya menjaga harmoni antara pembangunan dan alam. “Danau Kerinci bukan hanya sumber air, tapi juga sumber kehidupan dan identitas kami,” ujarnya.
