Proyek Gagal? LSM Petisi Sakti Ungkap Dugaan Korupsi Kapal Wisata Rp1,2 Miliar di Sungai Penuh
Sungai Penuh – Sebuah proyek pengadaan kapal wisata senilai Rp1,2 miliar yang diharapkan menjadi ikon baru pariwisata di Kota Sungai Penuh kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kapal tersebut hanya sempat beroperasi sebentar, sebelum akhirnya mengalami kerusakan parah dan tak bisa digunakan lagi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Petisi Sakti pun turun tangan dan membongkar dugaan adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Ketua LSM Petisi Sakti menyatakan bahwa proyek kapal wisata itu terindikasi mengandung unsur korupsi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang dinilai minim. Hal ini menjadi sorotan publik karena dana yang digelontorkan bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran sebelumnya, dan dinilai tidak sebanding dengan hasil fisik maupun manfaatnya.
Kapal Mewah, Umur Singkat
Proyek pengadaan kapal wisata ini awalnya digadang-gadang sebagai pendongkrak sektor pariwisata air, dengan rute pelayaran menyusuri danau dan sungai di sekitar kawasan wisata. Namun, berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan LSM Petisi Sakti, kapal tersebut tidak pernah berfungsi maksimal dan bahkan mengalami kerusakan berat hanya beberapa waktu setelah dioperasikan.
“Kapal dibangun dengan nilai fantastis, tapi kualitasnya sangat buruk. Diduga spesifikasi teknis tidak sesuai kontrak,” ungkap Ketua LSM Petisi Sakti.
Lebih miris lagi, kondisi kapal kini dikabarkan mangkrak di tepian sungai, tidak bisa berlayar, dan hanya menjadi monumen kegagalan proyek yang menyedot anggaran miliaran rupiah.
Baca juga: Isu Panas PLTA, Aslori: Kami Sudah Bayar Kompensasi Sesuai Kesepakatan Awal
Desakan Audit dan Penegakan Hukum
LSM Petisi Sakti telah secara resmi menyampaikan laporan temuan ini ke inspektorat daerah dan juga mendorong penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan KPK, untuk segera turun tangan. Mereka meminta agar seluruh dokumen proyek, mulai dari perencanaan, lelang, hingga laporan penggunaan anggaran, diaudit secara menyeluruh.
“Kami tidak anti pembangunan, tapi jangan jadikan proyek wisata sebagai ladang korupsi. Masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” tegasnya.
Respons Pemkot Dinanti Publik
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Sungai Penuh belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan proyek ini. Namun tekanan publik terus menguat, dan sejumlah elemen masyarakat mulai mendesak agar ada transparansi dan pertanggungjawaban dari dinas terkait.
Sementara itu, warga sekitar yang sempat berharap pada manfaat ekonomi dari keberadaan kapal wisata, kini justru merasa kecewa dan apatis.
“Awalnya kami kira ini akan membuka peluang kerja dan wisata baru. Tapi malah jadi beban, kapal rusak begitu saja,” ujar seorang warga.
Kasus kapal wisata Rp1,2 miliar yang tak berfungsi ini menjadi potret buram proyk daerah yang tidak tepat sasaran dan diduga sarat kepentingan. Kini masyarakat menanti, apakah aparat penegak hukum akan serius menindak? Ataukah proyek ini akan tenggelam bersama kapalnya?
Uang rakyat bukan untuk dibuang ke sungai — wujudkan transparansi dan keadilan!
