Tanggapi Isu Panas PLTA di Kerinci, Aslori Tegaskan: Kompensasi Sudah Dibayar Sesuai Kesepakatan Awal
Kerinci, Jambi – Polemik terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Kerinci kembali menghangat. Sejumlah warga dari wilayah terdampak pembangunan menyoroti persoalan kompensasi dan keterbukaan informasi proyek yang dinilai belum sepenuhnya tuntas. Menanggapi hal tersebut, perwakilan pihak pengembang, Aslori, angkat bicara dan memberikan klarifikasi.
Dalam keterangannya kepada media, Aslori menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian awal, termasuk urusan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak langsung.
“Kami menghormati semua proses dan masukan dari masyarakat. Tapi yang perlu kami tegaskan, kompensasi sudah dibayarkan sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati bersama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, jauh sebelum proyek dimulai,” ujar Aslori, Jumat (tanggal).
Kompensasi Dibayarkan Sesuai Tahapan, Disetujui Bersama
Menurut Aslori, proses kompensasi dilakukan secara bertahap dan transparan, dengan melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh adat, dan perwakilan warga. Ia juga memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang terabaikan dalam proses tersebut, dan semua dilakukan dengan dasar hukum dan administrasi yang jelas.
“Kami punya bukti tertulis, berita acara, dan daftar penerima yang telah diverifikasi bersama. Tidak ada yang kami tutupi,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa pihak perusahaan terbuka untuk berdialog, apabila masih ada masyarakat yang merasa belum memahami mekanisme atau merasa belum terakomodasi.
Warga Masih Pertanyakan Nilai dan Dampak Lingkungan
Sementara itu, di sisi lain, sebagian warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan PLTA mengaku masih menyimpan pertanyaan, terutama terkait nilai kompensasi yang mereka anggap belum sebanding dengan dampak yang dirasakan. Beberapa warga menyebut adanya perubahan aliran air dan potensi gangguan terhadap aktivitas pertanian.
Baca juga: Armuji Sidak Pembersihan Sungai Penuh Sampah di Ampel Surabaya: Keterlaluan Masyarakatnya!
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami ingin hak kami dipenuhi secara adil dan berkelanjutan. Jangan sampai ada yang dirugikan,” kata Rudi, salah satu warga setempat.
Pemkab Kerinci Diminta Turun Tangan
Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat meminta agar Pemerintah Kabupaten Kerinci mengambil peran aktif sebagai mediator antara perusahaan dan warga. Mereka berharap ada forum terbuka yang melibatkan semua pihak, agar setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah dan menghindari konflik berkepanjangan.
“Kalau memang kompensasi sudah dibayar, tunjukkan bukti-buktinya ke publik. Kalau masih ada kekurangan, ayo duduk bersama,” ujar tokoh adat Desa Sungai Tanduk.
Proyek PLTA Dianggap Penting, Tapi Harus Berkeadilan
Pembangunan PLTA di wilayah Kerinci sejatinya merupakan bagian dari proyek strategis nasional dalam rangka memperkuat ketahanan energi di wilayah Jambi dan sekitarnya. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.
Aslori pun menutup keterangannya dengan komitmen bahwa pihak perusahaan akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak warga lokal.
“Kami tidak anti-kritik. Kami siap duduk bersama demi solusi terbaik. Tapi juga perlu ditegaskan, kami telah menjalankan komitmen sesuai kesepakatan awal,” tegas Aslori.
