ArteriAksi Warga Blokir Jalur Vital Sumatera, Ini Rute Pengalihan Lalu Lintas yang Ditentukan Polisi
Laporan Sungai Penuh- Arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi, mengalami kelumpuhan total pada Rabu pagi. Aksi blokir jalan yang dilakukan oleh warga sebagai bentuk protes terhadap rencana pembangunan stockpile (penampungan) batu bara mengakibatkan arteri nasional penghubung Jambi dan Riau ini terhenti total.
Baca Juga : Gaji PPPK Paruh Waktu Untuk Honorer Jambi Ini Estimasi Dan Ketentuannya!
Menanggapi hal ini, Kepala Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono, segera menginstruksikan timnya untuk menerapkan sistem pengalihan arus. Tujuannya jelas: mengurai kemacetan dan mengamankan perjalanan para pengendara yang terdampak.
“Kami telah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Muaro Jambi dan Polresta Jambi. Untuk mengurai kepadatan, kita lakukan upaya pengalihan arus dimulai dari Simpang Mendalo,” jelas Benny saat dikonfirmasi.
Rincian Rute Pengalihan Arus
Bagi pengendara yang rencananya melintasi Jembatan Aurduri 1, polisi memberikan panduran rute alternatif berikut:
-
Dari Simpang Mendalo, kendaraan akan diarahkan menuju Simpang Rimbo.
-
Dari Simpang Rimbo, perjalanan dilanjutkan menuju Simpang Transito.
-
Setelah itu, kendaraan akan masuk ke kawasan Buluran.
-
Dari Buluran, perjalanan dapat dilanjutkan kembali menuju Jembatan Aurduri 1.
“Bagi kendaraan yang datang dari arah Muaro Jambi menuju Mendalo, dapat melalui rute yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan,” tambah Benny memastikan bahwa rute alternatif ini berlaku dua arah.
“Sudah dari pagi anggota terploting di lokasi untuk mengarahkan dan membantu pengendara,” ujarnya.
Akar Permasalahan: Penolakan Stockpile Batu Bara
Aksi blokir jalan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini bukan tanpa alasan. Puluhan warga Aur Kenali menduduki badan jalan dan membentangkan spanduk serta karton yang berisi tuntutan mereka. Aksi damai ini merupakan eskalasi dari penolakan keras warga terhadap operasional sebuah perusahaan yang akan membangun stockpile batu bara di area tersebut.
Mereka menuntut kejelasan dan keberpihakan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Seorang juru bicara aksi dengan lantang menyampaikan tuntutan massa, “Kami menunggu dan meminta untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jambi, Bapak Al Haris. Kami meminta kejelasan dan kepastian soal penolakan pembangunan stockpile batu bara ini. Kami ingin hak kesehatan dan lingkungan kami dilindungi.”
Eskalasi Berlanjut: Warga Bersikeras Tuntut Janji Gubernur
Selain itu, sejumlah perwakilan warga mulai berkoordinasi dengan petugas kepolisian setempat. Mereka menyampaikan maksud dan tujuan aksi mereka secara jelas. Sebagai hasilnya, situasi tetap kondusif meskipun tensi masih terasa. Di sisi lain, para pengendara yang terjebak kemacetan mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan, namun kehadiran petugas yang mengarahkan lalu lintas sedikit banyak meredakan kebingungan mereka.
Selanjutnya, polisi juga meningkatkan upaya komunikasi mereka
Arteri Mereka tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga berusaha menjembatani dialog antara perwakilan warga dan pemerintah daerah. Akibatnya, tercipta suasana yang menghindari potensi konfrontasi. Sementara itu, di tempat terpisah, kantor Gubernur Jambi mulai mengeluarkan pernyataan.
Selang beberapa waktu, akhirnya muncul kabar bahwa perwakilan dari kantor gubernur bersedia menjemput bola. Mereka mengonfirmasi bahwa mereka akan mengirimkan staf khusus untuk menerima surat aspirasi warga secara langsung di lokasi aksi. Oleh karena itu, massa mulai memilih beberapa orang sebagai delegasi mereka.
Meskipun demikian, warga menyatakan bahwa penerimaan surat bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Mereka menegaskan kembali bahwa mereka meminta janji konkret dan tindak lanjut langsung dari Gubernur Al Haris sendiri, bukan sekadar wakilnya. Selanjutnya, mereka berencana memberi waktu hingga 24 jam bagi gubernur untuk merespons secara resmi.
Sementara menunggu respons, polisi memperkirakan pengalihan arus akan tetap berlaku setidaknya hingga aksi benar-benar bubar. Mereka juga mengimbau kepada seluruh pengendara untuk terus memantau perkembangan informasi melalui akun media sosial resmi Polda Jambi untuk mendapatkan rute alternatif terbaru.
Terakhir, situasi ini menyoroti kembali ketegangan antara pembangunan industri dan keberlanjutan lingkungan. Kedua belah pihak kini berada pada titik penantian untuk melihat bagaimana pemerintah provinsi akan merespons tuntutan warganya sendiri.
