Walikota Perjuangkan Status PKW, Tegaskan Peran Strategis Kota dalam Pembangunan Regional
Laporan Sungai Penuh — Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., melakukan kunjungan kerja resmi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Jumat (12/9/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperjuangkan penetapan Kota Sungai Penuh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sebuah status strategis yang diharapkan dapat memperkuat posisi Sungai Penuh dalam peta pembangunan regional dan nasional.
Kedatangan Wali Kota Alfin disambut langsung oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, beserta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan tersebut, Alfin memaparkan secara komprehensif potensi unggulan, tantangan wilayah, serta arah pengembangan Kota Sungai Penuh dalam konteks tata ruang dan ekonomi wilayah barat Pulau Sumatra.
Menurut Alfin, Sungai Penuh tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga telah berkembang menjadi sentra pelayanan sosial, ekonomi, dan kebudayaan bagi masyarakat di Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Ia menegaskan bahwa penetapan status PKW akan memperkuat peran kota sebagai simpul pertumbuhan baru yang mampu menopang wilayah hinterland di Provinsi Jambi bagian barat.
“Kota Sungai Penuh memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan daerah hinterland. Selain itu, kota ini juga berperan penting sebagai pengikat identitas sosial dan budaya Kerinci–Sungai Penuh, sekaligus menjadi gerbang utama pariwisata dan perdagangan wilayah barat Jambi,” ujar Alfin dalam pemaparannya.
Lebih lanjut, Alfin menyoroti pentingnya pembangunan jaringan logistik darat dan udara, serta integrasi transportasi antarprovinsi yang menghubungkan Sungai Penuh dengan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Menurutnya, penguatan konektivitas ini akan membuka jalur distribusi barang dan jasa, mempermudah arus wisatawan, serta mempercepat mobilitas ekonomi masyarakat.
Selain sektor infrastruktur, Alfin juga menekankan potensi ekonomi kreatif, pertanian organik, serta pariwisata alam dan budaya sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Kota Sungai Penuh, kata dia, memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata unggulan berkat kedekatannya dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) — salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia (World Heritage Site).
“Dengan penetapan sebagai PKW, Sungai Penuh akan mendapat perhatian lebih besar dalam alokasi pembangunan, terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan industri kecil, serta peningkatan pelayanan publik. Ini bukan hanya soal status administratif, tetapi komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN melalui Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, menyambut positif pemaparan tersebut. Ia menilai langkah proaktif Pemerintah Kota Sungai Penuh sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat pemerataan pembangunan wilayah. Nuki menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme evaluasi dan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) tingkat provinsi dan nasional.
“Usulan ini sangat relevan dengan semangat pemerataan pembangunan. Kota Sungai Penuh memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah barat Jambi,” ujar Nuki.
Pertemuan di Jakarta ini menandai babak baru bagi Sungai Penuh dalam memperjuangkan posisi strategisnya. Pemerintah Kota berharap, dengan dukungan Kementerian ATR/BPN dan sinergi lintas lembaga, penetapan status PKW dapat segera direalisasikan pada tahun perencanaan nasional berikutnya.
Di akhir pertemuan, Alfin menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Ia menekankan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami tidak ingin Sungai Penuh hanya menjadi kota administratif, tapi kota yang hidup, dinamis, dan berdaya saing. PKW adalah langkah strategis untuk menjadikan Sungai Penuh sebagai pusat kemajuan wilayah barat Jambi,” pungkasnya.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen resmi usulan penetapan PKW dan rencana pengembangan wilayah Sungai Penuh tahun 2026–2045, yang disusun berdasarkan data tata ruang, demografi, serta proyeksi ekonomi jangka panjang.
