Sungai Penuh, Jambi – Gelombang aspirasi tenaga honorer kembali menggema di Kota Sungai Penuh. Kali ini, ratusan honorer R4 (kategori non-ASN yang bekerja lebih dari lima tahun) bersiap menggelar aksi damai untuk menyuarakan nasib dan hak-hak mereka yang selama ini dinilai belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah.
Aksi damai ini direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat, dengan pusat kegiatan di depan kantor Wali Kota Sungai Penuh. Para honorer membawa satu tuntutan utama, yakni pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta penolakan terhadap rencana “pendataan ulang” yang disinyalir berujung pada pemberhentian atau perumahan massal.
“Kami bekerja bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 10 tahun mengabdi. Namun sampai saat ini, status kami tidak jelas. Sekarang malah beredar kabar akan ada rasionalisasi atau dirumahkan. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujar salah satu perwakilan honorer, M. Fadli, saat dikonfirmasi pada Kamis (7/8/2025).
Tuntut Kepastian Status dan Pengakuan Legal
Para honorer merasa telah menjalankan tugas dan tanggung jawab selayaknya ASN, baik di bidang pendidikan, administrasi, hingga teknis pelayanan masyarakat. Namun, hingga kini mereka belum juga diangkat menjadi PPPK atau minimal mendapatkan kepastian status kerja secara hukum.
Mereka meminta pemerintah daerah agar tidak hanya berpatokan pada kuota dari pusat, tetapi juga berani memperjuangkan formasi khusus bagi honorer R4 yang selama ini menjadi tulang punggung operasional banyak instansi di Kota Sungai Penuh.
“Kami bukan hanya angka dalam data, tapi manusia yang sudah lama mengabdi. Kami hanya ingin kejelasan, keadilan, dan pengakuan,” tegas Nurul Aini, honorer di salah satu sekolah dasar.
Baca juga: Terdakwa Don Fitrijaya Dituntut Tiga Tahun Penjara
Tolak Dirumahkan Secara Sepihak
Selain menuntut pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu, para honorer juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan tenaga honorer yang belakangan santer dibicarakan. Isu tersebut membuat gelisah ratusan pegawai non-ASN yang khawatir kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, tanpa skema perlindungan sosial yang jelas.
Mereka menilai bahwa rencana perumahan tersebut tidak manusiawi, terlebih mengingat banyak dari mereka yang telah berusia di atas 35 tahun, sehingga kesempatannya untuk masuk ASN semakin kecil.
“Kalau mau dirumahkan, apa solusinya? Kami masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Ini soal hidup orang banyak, bukan sekadar anggaran,” ungkap salah satu tenaga honorer bagian pelayanan.
